Aspeter Terbentuk di Sumut, Ingin Berdayakan Peternak

MEDAN – Kepengurusan Dewan Pemimpin Daerah (DPD) Asosiasi Peternak (Aspeter) telah terbentuk di Sumatera Utara, dengan visi misi memberdayakan para pelaku agribisnis peternakan.
“Organisasi ini baru berdiri tahun 2014 dengan berpusat di Provinsi Lampung, sebagai wadah insan agribisnis ternak untuk sama-sama memikirkan dan berbuat untuk pengembangan sektor peternakan,” kata Muis sebagaimana disampaikan Humas Aspeter Sumut Slamat SP, Senin (26/1/2015) di Medan.
Disebutkan, dalam kepengurusan DPD Sumut juga terdapat nama-nama seperti Mukhsin Manurung (Sekretaris) dan Wagianto (Bendahara), serta sejumlah pengurus lain.
Kepengurusan DPD ini akan segera dikukuhkan dalam waktu dekat, menyusul kemudian kepengurusan di daerah-daerah kabupaten/kota yang sudah ada pengurusnya seperti Deliserdang, Medan, Binjai, Tebingtinggi, Batubara, Simalungun, Pematangsiantar, Mandailing Natal, Dairi dan Pakpak Bharat.
Dijelaskan Abdul Muis, Aspeter akan bersinergi dengan pemerintah serta stakeholder lain untuk sama-sama mengembangkan sektor peternakan, guna mencapai target swasembada daging secara nasional.
Sinergi yang akan dilakukan dengan pemerintah mencakup dukungan terhadap program-program yang tengah dijalankan, serta membantu pemerintah dalam mewujudkan sasaran program tersebut.  Selain itu, organisasi ini sendiri telah menyusun sejumlah visi misi pemberdayaan anggota, dengan tetap diselaraskan pada program yang dijalankan pemerintah.
“Sasaran utamanya, agar peternak utamanya anggota Aspeter bisa mandiri, dan akhirnya mampu terwujud kesejahteraan ekonominya,” katanya.
Berbicara soal peternakan, Muis mengatakan, potensi daerah-daerah di Sumut untuk pengembangan agribisnis ternak sangat besar. Sebagaimana diketahui, Sumut memiliki kawasan yang luas untuk dijadikan lokasi budidaya ternak.
“Hanya saja pengelolaannya belum maksimal,” katanya.
Muis mencontohkan peternakan sapi, yang sejatinya bisa memanfaatkan potensi wilayah tersebut sehingga Sumut tidak perlu lagi tergantung dari daerah lain untuk mencukupi kebutuhan daging sapinya. Termasuk juga dalam pengadaan bibit sapi berkualitas untuk dibesarkan di daerah ini, di mana Sumut masih mendatangkannya dari provinsi lain.
Makanya, sejalan dengan program Dewan Pemimpin Pusat (DPP) yang ingin menjadikan wilayah Sumatera serta wilayah-wilayah lain di luar Pulau Jawa sebagai sentra pembibitan dan penggemukan sapi,  mereka di DPD berupaya menerjemahkannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengarah pada aspek dukungan terhadap program tersebut.
“Salah satunya peningkatan SDM (sumber daya manusia) peternak sapi. Pemberdayaan akan dilakukan melalui kegiatan pelatihan, baik teknis maupun administrasi terhadap anggota,” katanya.
Bukan hanya terhadap peternak sapi, upaya yang sama juga akan dilakukan terhadap pelaku usaha peternakan jenis lain, yang masing-masing akan diberikan program untuk peningkatan kapasitas.
“Kami berharap kehadiran Aspeter, khususnya di Sumut, bisa memberi nilai positif bagi program pengembangan peternakan serta peningkatan ekonomi peternak,” kata Muis. #

HIDROPONIK DI MEDAN MASIH TERTINGGAL DARI JAWA

MEDAN - Perkembangan system pertanaman hidroponik di Kota Medan masih kalah dengan kota-kota besar lain di Indonesia, terutama kota-kota di Pulau Jawa.
“Di Jawa sedang booming, tapi kita di sini masih sangat sedikit yang melakukan ,” kata Kepala Bidang Distribusi dan Akses pada Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kota Medan, Ali Usman Zuhri, Selasa (13/1), di sela pelatihan teknik bertanam hidroponik di Gerai UMKM Sumut, Jalan Perpustakaan Medan.
Padahal, sambung Usman, ada ceruk bisnis yang sangat besar dari pertanaman hidroponik ini, terutama dari supermarket atau café-café yang menyediakan olahan sayur serta buah-buahan.
“Umumnya tanaman hidroponik berkualitas  lebih baik dari hasil pertanian konvensional. Harganya pasti lebih tinggi, dan kita bisa pasarkan dengan harga premium,”  imbuhnya.
BKP Medan melihat peluang bisnis ini, untuk disosialisasikan ke masyarakat. Terutama bagi pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat sendiri, melihat masih sangat sedikit asupan pangan berkualitas dari bahan sayuran dan buah-buahan bagi masyarakat Indonesia khususnya.
“Kita di Indonesia konsumsi sayur dan buah rata-rata baru 40 kg per orang per kapita. Padahal anjuran WHO 75 kg per orang per kapita. Masih ada selisih yang cukup banyak,” katanya.
Dengan pertanaman sistem hidroponik ini, menurut Usman, bisa dilakukan oleh masyarakat yang kepemilikan lahannya  terbatas. Sementara biaya yang harus dikeluarkan juga relatif murah. Karena khusus untuk medianya sendiri bisa memanfaatkan barang-barang bekas, seperti botol air mineral serta wadah-wadah lain.
“Sementara hasilnya bernilai jual tinggi,” katanya.
Maka dari itu BKP intens melakukan sosialisasi ke masyarakat, khususnya ke kalangan petani. Sosialisasi kemarin diikuti puluhan anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Medan, menghadirkan pembicara Samuel Wu, praktisi hidroponik Kota Medan.
Samuel mengaku, sebagai pelaku usaha hidroponik ini, dia sudah mendapati kondisi pasar yang justru kekurangan pasokan tanaman hasil pertanaman hidroponik.
“Saya sendiri tidak mampu memenuhi tingginya permintaan pasar.  Jadi kalau lebih banyak lagi orang yang mau menjalankan usaha ini, saya senang, karena mungkin kita bisa melakukan interaksi pasar. Saya siap bantu membukakan pasar bagi produk hidroponik milik masyarakat,” kata Samuel.
Ketua KTNA Medan Purnama Dewi Daulay mengakui, dari banyaknya anggota KTNA, masih sangat sedikit yang melirik peluang usaha hidroponik ini. Jadi sekarang pihaknya coba memperkenalkan. #

PENGELOLA MANGROVE ASAL LANGKAT BELAJAR KE JATIM

LANGKAT - Petani pengelola tanaman mangrove Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, belajar ke Jawa Timur melihat dari dekat rehabilitasi mangrove yang ada di sana untuk bisa diterapkan di daerah ini.
"Belajar mangrove ke Jawa Timur," kata salah seorang Ketua Kelompok Petani Pengelola Mangrove Kabupaten Langkat Tajruddin Hasibuan di Stabat, Minggu (9/11/2014).
Tajruddin Hasibuan menjelaskan bahwa mereka belajar ke Jawa Timur tepatnya di Bangkalan Madura dan Surabaya tentang pengelolaan mangrove yang di fasilitasi oleh Balai Mangrove Wilayah II Medan.
Tidak hanya petani mangrove dari Langkat saja, ada juga petani mangrove dari Kabupaten Batubara, Deli Serdang dan Serdang Bedagai, katanya.
Di sana mereka mendapatkan pembelajaran seperti rehabilitasi mangrove di Kabupaten Bangkalan (Madura) yang selama ini abrasi pantai sejauh 200 meter dalam kurun waktu lima tahun dapat menurunkan abrasi sepanjang 75 meter.
Selain itu juga dipelajari soal pengolahan aneka ragam mangrove yang dapat di olah menjadi produk dengan nilai ekonomi tinggi seperti permen, sampo, pembersih lantai dan batik yang sudah di pasarkan hingga ke mancanegara hampir di seluruh dunia.
Tajruddin juga menjelaskan, kunjungan mereka pada areal ekowisata di Kota Surabaya khususnya di Kelurahan Wonorejo. "Di sana dapat dilihat potensi ekowisata yang berada di Kota Surabaya masih belum seberapa dibanding potensi ekosistem mangrove di Provinsi Sumatera Utara khusus Kabupaten Langkat dan tiga kabupaten lainnya," katanya.
Namun, situasi di Surabaya sebenarnya bukan terwujud begitu saja dengan sendirinya melainkan pemimpin, yaitu Wali Kota Surabaya. Wali kota memiliki pemikiran dan hati yang dapat mengintegrasikan prospek mangrove menjadi wisata bahari yang baik sejak empat tahun yang lalu.
Hal itu dimulai sejak tahun 2010 sampai saat ini dan hal yang sangat wajar jika Wali Kota Surabaya ini menjadi salah satu Wali Kota yang terbaik di dunia, katanya.
Beberapa bentuk penjabaran dari penyelamatan mangrove ini sebenarnya sangat potensi dikembangkan di Kabupaten Langkat dan tiga kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Jika Gubernur dan Bupatinya memiliki pemahaman lingkungan yang terintegrasi hal ini merupakan harapan masyarakat pesisir nelayan tradisional.
"Belum bisa hal itu diwujudkan di Langkat seperti mewujudkan Hutan Kemasyarakatan saja masih dipersulit, padahal sudah ada payung hukum Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 88 Tahun 2014," katanya.
Untuk itulah ke depan diharapkan dapat menerapkan Peraturan Menteri Kehutanan ini untuk rehabilitasi mangrove sehingga Langkat akan semakin hijau edngan mangrovenya sehingga nelayan pun akan mudah mencari ikan guna menambah pendapatan mereka.#
(Sumber : antara)

MASYARAKAT DIAJAK KEMBANGKAN TANAMAN ASAM GELUGUR

MEDAN - Masyarakat diajak untuk mengembangkan tanaman asam gelugur, jenis tanaman yang sebenarnya punya potensi ekonomi cukup tinggi namun belum banyak dilirik masyarakat untuk dikembangkan.
"Belum banyak yang tahu potensi asam gelugur, atau bahkan menganggapnya sepele. Padahal, dengan hanya mempunyai lima pohon asam gelugur, sudah bisa untuk menyekolahkan anak," kata dosen Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Ruth Ria Ate Tarigan, Kamis (23/10/2014).
Bukannya tanpa dasar Ruth mengatakan demikian, karena keluarganya juga mengembangkan tanaman asam gelugur. Orang tua Ruth punya lahan seluas dua hektare di Pancurbatu, Deliserdang, yang sebagian ditanami asam gelugur.
"Dari sana sudah bisa menghasilkan rupiah tiap hari. Karena tanaman ini memang tidak kenal musim, terus saja berbuah. Serta masa hidupnya lama, sampai puluhan tahun," katanya.
Atas dasar itu pula, Ruth tertarik untuk mengangkat judul mengenai budidaya tanaman asam gelugur dalam satu proyek penelitiannya. Hasil penelitiannya itu pekan lalu dipaparkan dalam International Conference on Multidiciplinary Research (ICMR), seminar internasional yang mengupas berbagai hasil penelitian, di Medan.
Ruth tidak mengupas soal materi penelitiannya mengenai pengembangan bibit tanaman asam gelugur dengan berbagai media tanam. Dia lebih menjelaskan pada soal potensi ekonomi komoditas tersebut.
"Makanya, penelitian ini sebenarnya juga untuk mendorong dan mengajak masyarakat mengembangkan tanaman asam gelugur, karena nilai ekonominya cukup tinggi," katanya lagi.
Dia menyebutkan, buah tanaman yang bernama latin Garcinia astroviridis saat ini bukan cuma digunakan untuk bumbu masak, tapi berbagai industri juga menggunakannya terutama untuk mendapatkan kandungan asamnya yang cukup tinggi.
"Industri pengalengan ikan sarden misalnya, bahkan minuman kebugaran yang dikemas dalam botol atau sachet juga memakai asam gelugur. Makanya, komoditas ini punya nilai jual ekspor," ucapnya.
Pengalaman Ruth, harga asam gelugur saat ini berkisar Rp 4.500 per kg. Kalaupun terjadi fluktuasi harga, tidak terlalu besar. "Kita jual buah asam gelugur seperti jual batu, yang dihitung kan beratnya," imbuh Ruth.
Namun, dia menyayangkan belum banyak pihak yang melirik tanaman tersebut. Di Sumut sendiri, khususnya kawasan sekitar Kota Medan, dia melihat sentra tanaman ini di wilayah Delitua atau Pancurbatu.
"Kalau saja ada pihak yang lebih serius mengembangkan tanaman ini, mungkin suatu saat Sumatera Utara bisa mempunyai satu lagi komoditas ekspor andalan," ujarnya, seraya mengimbau pihak terkait terutama pemerintah untuk turut mengajak masyarakat mengembangkan tanaman ini. #
(Sumber : MedanBisnis)

PEMERINTAHAN BARU, PETANI HARAPKAN STABILITAS HARGA

SIMALUNGUN - Petani mengharapkan pemerintahan baru di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu menciptakan kesetaraan produsen dengan agen dan tengkulak, serta menstabilkan harga tanaman.
“Supaya para agen dan tengkulak (pengumpul hasil bumi) tidak sesukanya menentukan harga,” kata Ferdinan Simbolon, warga Balimbingan Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin (20/10/2014).
Selain itu, kata petani cabai ini, harga yang setara dan stabil memberikan jaminan kehidupan bagi petani dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas.
“Kami berharap tidak ada lagi rasa khawatir dengan nilai jual saat panen, dan tentunya tidak mengalami kerugian karena sesuai perhitungan sejak masa tanam,” kata Ferdinan.
Petani di Kecamatan Gunung Maligas di kabupaten sama berharap hal senada, dengan jaminan ketersediaan pupuk dan harga terjangkau untuk masa tanam sampai masa pemeliharaan.
“Biasanya pada masa-masa tersebut pupuk langka dan harganya lebih tinggi. Kami harapkan pada masa Pak Jokowi (Presiden), keadaan seperti tidak terulang kembali,” kata Sudarwoto.
Petani padi ini juga mengharapkan adanya perbaikan infrastruktur jalan untuk lebih melancarkan transportasi dari sentra hasil bumi di perdesaan ke pusat pasar di perkotaan.
“Pak Jokowi kan sudah jadi Presiden, kami harapkan ‘blusukannya’ sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, biar mengetahui kondisi petani dan permasalahan kami,” kata Sudarwoto.  #
(Sumber : antarasumut)

PERTAMINA LANGKAT BERSIHKAN TUMPAHAN MINYAK DI TAMBAK

MEDAN  – Pihak Pertamina Unit Pengolahan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terus membersihkan tumpahan minyak yang meluber dari tangki penimbunan dan masuk ke areal tambak milik warga maupun aliran sungai di sekitarnya.
“Sudah dilakukan pembersihan tumpahan minyak yang masuk ke tambak-tambak warga maupun sungai,” kata Manager Pertamina Unit Pengolahan Pangkalan Susu Taufik Riyadi, di Pangkalan Susu, Minggu (14/9/2014).
Pembersihan itu dilakukan dengan cara menyedot minyak yang tumpah tersebut dengan mengerahkan petugas hingga malam. Tumpahan minyak tersebut yang mengaliri sungai dan tambak warga yang ada di Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu.
Pertamina juga menyediakan puluhan drum guna menampung tumpahan minyak mentah tersebut, katanya.
Taufik Riyadi menyampaikan bahwa tumpahan minyak tersebut terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi pada malam kemarin hingga pagi hari.
Air hujan yang masuk ke dalam tangki penampungan minyak mentah, membuat minyak naik ke atas dan akhirnya tumpah meluber keluar tangki penampungan dan masuk ke areal sungai serta tambak warga.
Pihak Pertamina juga sudah melakukan pendataan kerugian yang disebabkan minyak tumpah ini dan akan segera memberikan ganti rugi kepada warga pemilik tambak.
Diperkirakan pembersihan seluruh areal yang terkena tumpahan minyak mentah ini baru akan selesai hingga pagi hari esok.
“Kami akan terus berupaya untuk membersihkan tumpahan minyak agar masyarakat tenang karena ini human error dan bukan disengaja oleh pihak Pertamina,” katanya. #
(Sumber : antarasumut.com)

HARGA PROSPEKTIF, PETANI SAYUR MARELAN KEJAR TARGET TANAM

MEDAN - Petani sayur di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, mengejar target tanam sehubungan harga sayur khususnya sawi dan kangkung yang tengah prospektif.

Salah seorang petani di Kelurahan Tanah 600, Bunawan, menyebutkan harga sayur saat ini memang baru di level normal, namun diyakini melihat musim harga ke depan bakal semakin tinggi.

"Kemarin baru jual sawi seharga Rp 40.000 sampai Rp 50.000 per bal. Itu tergolong harga standar atau menengah, tapi sudah lumayan dibandingkan jika haga jatuh hingga sampai dasar, yakni Rp 10.000 per bal," katanya, Jumat (12/9/2014).

Sementara harga kangkung juga lumayan, mencapai Rp 15.000 per bal, dari sebelumnya hanya sekitar Rp 8.000.

Dalam beberapa waktu ke depan, dia meyakini harga sayuran khususnya  sawi bakal lebih tinggi, mengingat musim penghujan saat ini banyak petani yang gagalpanen sehingga pasokan terbatas.

"Mungkin bisa mencapai Rp 100.000 per bal. Harga tertinggi memang di kisaran segitu," ujarnya.

Makanya, saat ini Bunawan dan petani sayur lain tengah mengejar target tanam. Bunawan sendiri kemarin langsung mengolah tanahnya untuk ditanami kembali.

"Kalau yang lalu panen delapan bedeng, sekarang coba 15 bedeng. Mudah-mudahan bisa beberhasil semuanya," ucap Bunawan yang tentu memperhatikan faktor drainase di ladangnya agar tidak terendam air hujan. #

LANGKAT PANEN JAGUNG 13.433 HEKTARE

LANGKAT - Petani jagung di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, hingga awal September sudah memanen seluas 13.433 hektare dari target tanam seluas 26.684 hektare, terutama di sentra tanaman jagung seperti Kecamatan Sei Bingei, Binjai, Padang Tualang. “Panen jagung sudah mencapai 13.433 hektare,” kata Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Yusfik Helmi, di Stabat, Kamis (11/9/2014).
Yusfik menjelaskan bahwa panen jagung petani terluas berada di kecamatan Sei Bingei, Binjai, Padang Tualang, diharapkan akan dapat meningkatkan produksi nantinya, terutama untuk tetap mempertahankan Langkat meruakan salah satu sentra tanaman jagung di Sumatera Utara.
Yusfik juga menjelaskan bahwa instansinya terus mendorong agar petani jagung dapat menanam lahan-lahan mereka, sehingga target tanam yang sudah dicanangkan dapat terwujud di akhir Desember mendatang.
Bila diperhitungkan dengan target rencana tanam yang ada, tentu ada kekurangan sekitar 13.251 hektare lagi, namun instansinya meyakin terget rencana tanam itu akan dapat direalisasikan segera mungkin.
Secara terpisah staf Bidang Produksi Dinas Pertanian lainnya Hamonangan Siregar mengungkapkan bahwa untuk panen sayuran, palawija, holtikultura juga peningkatannya sangat siknifikan sekarang ini.
Seperti kedelai sudah panen seluas 424 hektare, kacang tanah 547 hektare, kacang hijau 745 hektare, ubi kayu 535 hektare, ubi jalar 214 hektare, cabai 312 hektare.
Untuk realisasi panen lainnya yaitu kacang panjang sudah panen sekarang ini seluas 420 hektare, terong 108 hektare,tomat 18 hektare, ketimun 242 hektare, semangka 801 hektare, bayam 106 hektare.
Termasuk juga sayuran sawi panen seluas 74 hektare, kembang kol 16 hektare, kangkung 46 hektare, katanya.
Hamonangan juga yakin, bahwa panen yang ada ini telah menciptakan harga yang cukup stabil di pasar tradisional Langkat, sehinga tidak terjadi kenaikan harga terutama menjelang Idul Adha nantinya. #
(Sumber : antarasumut.com)

129.000 HA LAHAN KEKERINGAN, MENTAN TAK KHAWATIR

MENTERI Pertanian (Mentan) Suswono mengaku sudah mengetahui jumlah 129.000 hektar lahan mengalami kekeringan. Namun, dia berpendapat kekeringan tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan.
"Data kekeringan dari angka yang ada tidak terlalu mengkhawatirkan masih sekitar 129.000 hektar yang terkena, artinya yang kena fuso (gagal panen) itu 9000 hektar, artinya dari 4 juta luas hektar yg ada tentu kecil sekali," ujar Suswono di Kantor KADIN, Jakarta, Rabu (10/9/2014).
Tetapi, lanjut Mentan, pemerintah memang harus mengantisipasi agar tanaman yang ada tidak mati. Oleh karena itu kata dia, pemerintah akan mengoptimalkan sumber daya air yang ada. "Artinya kalau irigasinya masih bagus kita optimalkan, kalau tidak apakah dari sumber air dari sungai atau dari air tanah," kata dia.
Mengenai sumber air untuk wilayah yang kekeringan, pemerintah mengaku sudah memetakan masalahnya dan sudah meminta ke Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian untuk membuat rencana aksinya.
Berdasarkan dari Badan Meteorologi Kimatologi dan Geofisika (BMKG) kata Suswono, iklim saat ini relatif normal dan tidak menunjukkan gejala El Nino. Kemungkinan, bulan depan sudah tidak ada lagi kekeringan.
"Makanya kita antisipasi untuk bulan ini kita optimalkan jangan sampai tanaman-tanaman yang ada jangan sampe fuso," tandas Suswono. #
(Sumber : Kompas)

PEMKAB SERGAI TERAPKAN KATAM TINGKATKAN PRODUKTIVITAS

SEI RAMPAH - Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergei) menerapkan sistem Kalender Tanam (Katam) terpadu dalam upaya mengoptimalkan produktivitas hasil pertanian pada lahan tadah hujan.
"Dengan sistem ini, petani di kabupaten ini panen raya yang mencapai hasil produksi 7,2 ton per hektar dengan luas sawah seluas 24 rantai,” kata Bupati Sergei Soekirman di Seirampah, Rabu pada panen raya padi hasil penerapan sistem Katam.
Ia mengatakan dengan semakin maraknya alih fungsi dari lahan pertanian ke non pertanian, selain itu dinamika perubahan iklim telah merubah kualitas dan kuantitas produksi pertanian sehingga gagasan bahwa masalah pangan tidak dapat dipecahkan dengan memperbaiki sistem distribusi pangan.
Salah satu upaya yang dilakukan dengan pengembangan optimasi lahan melalui berbagai inovasi teknologi, sehingga dapat dimanfaatkan petani untuk memperoleh peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
Menjawab tuntutan dan dinamika tersebut Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Sergai telah memfasilitasi para petani memanfaatkan sistem katam.
Hal itu bertujuan juga untuk mensukseskan program pemerintah yaitu Progam Peningkatan Beras Nasional (P2BN) yang menargetkan surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.
Lebih lanjut Soekirman mengatakan panen raya itu mempunyai arti penting dan strategis bagi pemerintah dan masyarakat di daerah itu khususnya para petani, meskipun hasilnya sedikit namun nyata dan ada.
“Kami memberikan apresiasi atas kerjasama semua pihak, apalagi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dan daerah. Salah satu tantangan yang dihadapi semakin menyempitnya luas lahan pertanian,” katanya. #
(Sumber : antarasumut.com)

PERMINTAAN HEWAN KURBAN DI MEDAN MULAI MENINGKAT

MEDAN - Beberapa minggu menjelang hari raya Idul Adha atau hari raya haji, sejumlah peternakan dan Rumah Potong Hewan di kota Medan mulai kebanjiran pesanan untuk sapi maupun kambing.  Penjual hewan Qurban dadakanpun mulai bermunculan dibeberapa daerah.
Pemilik Peternakan Usaha Berkah di Jalan SMU 2 Karang Sari Polonia Medan, Samsul Efendi Rangkuti, Senin (8/9/2014) mengatakan, sepertinya penjualan hewan ternaknya tahun ini lebih meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari masih beberapa minggu jelang Idul Adha namun ia sudah menerima permintaan.
“Tahun ini permintaan hewan untuk kurban jauh meningkat dari tahun lalu. Kemungkinan meningkat mencapai 50 persen,” ujarnya.
Ia menuturkan, hingga saat ini ia sudah menerima sekitar 50 pesanan. Harga yang ia tawarkan juga bervariasi tergantung besar kecil dan berat hewan ternak yang akan dijualnya. Ia menjual sapi atau lembu mulai Rp 9 juta hingga  Rp 34 jutaan.
“harganya untuk tahun ini memang sedikit mengalami kenaikan. Permintaan kebanyakan masyarakat Medan. Hanya beberapa yang dari luar kota Medan,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, biasanya permintaan akan hewan kurban akan banyak seminggu menjelang hari raya Idul Adha.
Tingginya permintaan akan hewan kurban ternyata menimbulkan ketakutan tersendiri bagi sebagian pedagang. Pasalnya beberapa pedagang mengaku sulit menerima pasokan untuk hewan kurban.
Pedagang Sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) di  Simpang Pemda, mengatakan untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban tahun ini ia kesulitan terutama untuk permintaan sapi atau lembu lokal.
"Masyarakat masih banyak yang meminta sapi lokal untuk dijadikan hewan kurban. Sementara pasokannya sangat sedikit kita takut tidak bisa memenuhi permintaan tersebut,” ungkapnya.
Ia menuturkan, karena pasokan yang sedikit ia juga takut akan berpengaruh pada harga. Karena persediaannya yang sedikit sementara permintaan banyak jadi bisa mengalami kenaikan harga.#
(Sumber : tribunnews.com
)

ENAM KECAMATAN DI LANGKAT KEKERINGAN

LANGKAT - Enam Kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengalami kekeringan yang berdampak pada rusaknya sejumlah tanaman pangan, kata Kordinator Pengamat Organisme Pengganggu Hama Tanaman Dinas Pertanian setempat Miswandi, Senin. Miswandi mengatakan musim kemarau melanda enam kecamatan di kawasan itu telah berdampak terhadap 1.754 hektare tanaman padi,” katanya.
Akibat hujan yang tidak kunjung turun itu, lahan seluas 1.754 hektare di enam kecamatan terjadi kekeringan sehingga berdampak terhadap tanaman padi yang sudah ditanam petani, katanya.
Dari luas 1.754 hektare itu, yang terluas dilanda kekeringan yaitu di kecamatan Babalan seluas 1.274 hektare meliputi pertanaman padi petani di Desa Teluk Meku, Pelawi Selatan, Pelawi Utara, Securai Selatan, Securai Utara.
Usia pertanaman padi yang terampak antara 60-70 hari dari varietas Ciherang dan Mikongga.  
Sementara kecamatan lainnya yang terkena juga yaitu Secanggang seluas 220 hektare yang meliputi desa Katang Anyar, Selotong, Teluk dan Secanggang.
Termasuk juga kekeringan itu melanda petani di kecamatan Pangkalan Susu dimana seluas 138 hektare tanaman padi yang terkena di empat desa seperti Paya Tampak, Sei Siur, Tanjung Pasir, Pintu Air.
Kecamatan lainnya, yaitu Brandan Barat seluas 97 hektare berada di desa Tangkahan Durian, Sei Tualang, Lubik Kasih, Pangalan Batu, Lubuk Kertang dan Perlis.
Sedangkan di kecamatan Binjai ada seluas 20 hektare yang terkena dampak kekeringan yaitu di Desa Sambirejo seluas 20 hektare, di Kecamatan Sei Lepan seluas lima hektare di Desa Lama, ujar Miswandi.
         Miswandi juga menuturkan bahwa upaya untuk menyelamatkan lahan pertanian yang kekeringan itu sudah juga dilakukan petani bersama penyuluh pertanian disana, dengan memasang pompa air, namun belum keseluruhannya dapat teratasi.
“Kami terus berupaya menyelamatkan tanaman padi yang terkena kekeringan itu, agar tidak mengganggu proses produksi padi di Langkat ini,” sambungnya.
Karena walaupun terkena kekeringan masih dalam tahap ringan, maka upaya penyelamatan terus dilakukan agar hasil tanaman padi tersebut bisa juga diselamatkan, untuk panen padi di enam kecamatan itu. #
(Sumber : antaranews.com)

KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DI LANGKAT MEMPRIHATINKAN

LANGKAT - Kerusakan hutan mangrove (bakau) di Kabupaten Langkat Sumatera Utara, sudah sangat memprihatinkan di daerah pesisir pantai yang ada di delapan kecamatan daerah ini. “Kita sangat prihatin dengan kerusakan hutan mangrove Langkat,” kata Koordinator Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Langkat Peduli Hutan dan Anti Korupsi, Ahmad Senang, di Stabat, Senin.
Dia memperkirakan berdasarkan data yang ada,  kerusakan hutan mangrove di kawasan pesisir pantai timur Langkat mencapai 16.193 hektare, yang  juga telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
Kerusakan hutan mangrove itu seperti yang terjadi di kecamatan Secanggang diperkirakan  seluas 1.000 hektare, Tanjungpura 4.150 hektare, Gebang 2.199 hektare.
Sementara di Kecamatan Babalan ada seluas 2.530 hektare, Brandan Barat 1.794 hektare, Pangkalan Susu 4.168 hektare, Besitang 177 hektare, Pematang Jaya 225 hektare, ujarnya.
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Langkat Peduli Hutan dan Anti Korupsi yang terdiri dari PB Himala Sumatera Utara, DPD GMPP Langkat, PC IPNU Langkat, LPKAB Langkat, PPP-RI Langkat, meminta agar Kejaksaan Negeri Stabat memeriksa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, katanya.
Selain itu, mereka juga menyampaikan dugaan praktek Kolusi, Korupsi, Nepotisme yang terjadi di Dinas kehutanan dan Perkebunan Langkat itu.
Ahmad Senang menjelaskan, KKN itu menyangkut anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 sebesar Rp1,5 miliar, DAK Tahun 2011 sebesar Rp1,11 miliar, DAK tahun 2012 sebesar Rp1,28 miliar dan DAK tahun 2013 sebesar Rp1,41 miliar.
Secara terpisah Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Langkat (PB-Himala) Muhammad Akbar meminta agar Kejaksaaan memeriksa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Langkat, sekaligus melanjutkan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang terlibat didalam kasus alih fungsi hutan mangrove di Langkat.
Karena kerusakan hutan mangrove Langkat sudah semakin parah, dan ini perlu diketahui para pelaku perambah hutan itu untuk ditindak dan diseret ke meja hijau, agar hutan mangrove tidak lagi semakin punah dan hancur, akibat alih fungsi yang terjadi seperti selama ini, katanya. #
(Sumber : antaranews.com)

JELANG IDUL ADHA, PEDAGANG HEWAN KURBAN PANEN

BANDA ACEH - Permintaan hewan kurban seperti kambing, biri-biri dan sapi menjelang Hari Raya Idul Adha 1435 H, yang tinggal beberapa minggu lagi mulai meningkat. Hal itu dikarenakan warga di Aceh Besar dan Banda Aceh, sudah mulai berburu hewan kurban tersebut.
Pantauan wartawan di pasar hewan, Gampong (desa) Cot Irie, Kecamatan Barona Jaya, Aceh Besar, Sabtu (6/9), sejumlah warga yang hendak berkurban pada saat hari raya haji, sudah mulai mencari hewan baik kambing maupun sapi.
Apalagi setiap Sabtu di pasar hewan Cot Irie merupakan hari pekan. Puluhan sapi serta ratusan kambing yang dibawa sejumlah pedagang dari beberapa daerah di Aceh Besar maupun Banda Aceh ada di pasar tersebut. Bahkan ada juga dari Sibreh, Krueng Raya, serta Lhoknga.
Hasyim (61), seorang pedagang kambing, asal Ie Masen Kaye Adang, Banda Aceh, mengaku dalam minggu terakhir ini sudah banyak warga yang mulai memesan dan membeli hewan kurban.
Dia juga merincikan harga kambing yang dijual oleh pedagang, tergantung ukuran serta kondisinya. Harganya dijual mulai dari Rp 700 ribu hingga mencapai Rp 4 juta/ekor.
Namun, kambing yang dijual di pasar hewan tersebut bukan hanya dikhususkan untuk kurban, tapi ada juga yang membeli untuk memeliharanya. Banyak juga warga yang membeli kambing untuk dipelihara. "Kalau kambing untuk kurban itu usianya harus di atas satu tahun, serta harus sehat tanpa ada kecacatan," jelasnya.
Selain permintaan hewan kambing, sapi yang dijadikan hewan kurban permintaannya mulai meningkat. "Ya, ini sudah mulai ada permintaan, karena hari raya kurban tidak lama lagi," ujar seorang pedagang sapi, Zainun, sambil menunggu pembeli.
Menurutnya, harga sapi tidak jauh beda dengan hari biasanya, yaitu mulai Rp 5,5 juta hingga Rp 30 juta. #
(Sumber : Harian MedanBisnis)

GAPKINDO SUMUT MINTA PEMERINTAH TIRU VIETNAM

MEDAN - Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatera Utara meminta Pemerintah meniru langkah Vietnam yang membantu petani mempertahankan bahkan menambah luasan tanaman meski harga sedang anjlok.
"Gapkindo menyadari beratnya petani menghadapi situasi harga yang anjlok terus dalam beberapa tahun terakhir, tetapi harusnya tanaman karet dipertahankan karena komoditas itu masih menjanjikan mengingat tetap menjadi kebutuhan dunia,” kata Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumut Edy Irwansyah di Medan, Minggu.
Mengingat kondisi ekonomi petani tidak memungkinkan, sementara 85 persen tanaman karet dikelola petani, maka seharusnya Pemerintah yang berperan besar dalam mengatasi permasalahan tersebut seperti yang dilakukan negara lain mulai Vietnam, Thailand dan Malaysia.
Di Vietnam, daerah di sekitaran dataran tinggi tengahnya sedang meningkatkan luas kebun karet dengan menggunakan teknologi maju dalam penanaman dan pemeliharaan.
Selain itu,  Pemerintah Vietnam gencar mengusulkan dan membantu petani melakukan tumpangsari yang bisa meningkatkan pendapatan dan termasuk menyuburkan tanah.
“Harusnya langkah Thailand itu bisa ditiru Indonesia. Jangan seperti dewasa ini yang justru membebani dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak, seperti pengenaan bea keluar hingga pajak pertambahan nilai (PPN),” katanya.
Gapkindo sendiri siap membantu Pemerintah mempertahankan tanaman karet petani seperti yang selama ini dilakukan antara lain dengan memberikan bibit unggul.
Edy menyebutkan, dewasa ini Indonesia tercatat memiliki lahan karet terluas atau 3,492 juta hektare dan disusul Thailand 2,761 juta hektare, Malaysia 1,071 juta hektare dan Vetnam 970.000 hektare.
Namun meski terluas, produksi Thailand lebih tinggi akibat  produktivitas karet Thailand yang lebih besar atau 1,72 ton per hektare dari Indonesia yang masih 1,16 ton per hektare.
Harus ada upaya konkret untuk mempertahankan tanaman karet petani dan membantu peningkatan produktivitasnya karena komoditas itu merupakan andalan devisa Indonesia,” katanya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Wien Kusdiatmono, mengakui, devisa dari karet tercatat kedua terbesar setelah produk sawit atau sebesar 814,544 juta dolar AS hingga semester I.
"Meski devisa Sumut dari ekspor karet dan barang karet itu turun 27,38 persen dari periode sama tahun lalu tetapi tetap memberikan andil besar dalam devisa Sumut,” katanya.
Penurunan nilai ekspor golongan barang itu sendiri dampak melemahnya harga jual dan penurunan volume ekspor dampak krisis global. #
(Sumber : antarasumut.com)

KOPI LINTONG DIPATENKAN

DOLOK SANGGUL - Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, sedang menjajaki proses untuk mematenkan kopi arabika dari Kecamatan Lintong sebagai ciri khas daerah guna menjaga serta melestarikan komoditas yang sudah terkenal di dalam maupun luar negeri tersebut.
“Pemkab Humbahas sedang menjajaki proses indikasi geografis mematenkan ikon ini ke Kementerian Hukum dan HAM,” kata Bupati Humbahas, Maddin Sihombing di Doloksanggul, kemarin.
Indikasi geografis kopi Lintong, diambil dari nama daerah lintongnihuta, berjarak sekitar 16 kilometer dari Doloksanggul, ibukota Kabupaten Humbahas, yang merupakan sentra produksi dari komoditas dimaksud.
Kopi Lintong, kata dia, berbeda dengan kopi arabika lainnya, karena aroma yang dimilikinya lebih harum dengan sensasi citarasa lebih spesifik dan khas.
Kopi arabika dari Kabupaten Humbahas ini sudah banyak dikirim ke luar daerah, namun hingga kini belum dipatenkan.
Saat ini, menurut Bupati, komoditas yang menjadi andalan sebagian besar petani di wilayah tersebut sudah dikelola secara maksimal, terlebih ketika sejumlah pengembang kopi mulai mengambil peran di kawasan Humbahas untuk menjadikannya sebagai produk ekspor.
Menurut Maddin, kopi lintong sudah menjadi kategori produk unggulan, sama seperti kemenyan yang sudah lebih dulu terkenal di  Kabupaten yang dimekarkan pada 28 Juli 2003, dari kabupaten induk Tapanuli Utara ini.
“Bahkan saat ini, kopi  arabika Lintong merupakan produk yang dicari sejumlah penikmat kopi.  Memang, Kalau sudah mencoba kopi lintong, rasa kopi lain itu tidak lagi ‘pas’,” ujarnya.
Selain tanaman kopi, tambah Maddin, kabupaten ini memiliki tanaman andalan kemenyan yang sudah banyak dikirim ke luar daerah bahkan ke luar negeri.
Memang, kata dia, kopi dan kemenyan tersebut tidak langsung diekspor dari Humbahas, tetapi dikirim melalui  Medan ataupun Jawa.
Kepala Dinas Perindagkop, JW Purba  menjelaskan, saat ini produksi kopi mencapai  5.000 ton per tahun, namun pada dua tahun terakhir mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan. 
Menurut dia, penurunan tersebut, karena kopi yang dibudidayakan umumnya sudah cukup tua, dan tidak ditanam kembali, sehingga sebagian petani beralih untuk menaanam komoditas hortikultura.
Sementara itu, seorang pengusaha dari kabupaten setempat, Centiara Panggabean mewakili CV Tiang Mas Advertising menyebutkan, potensi daerah Humbahas perlu dipublikasi secara luas sehingga diketahui publik.
Karena, kata dia, publikasi ataupun pemberitaan untuk mempromosikan komoditas dimaksud, bisa memberikan pengaruh cukup besar, terutama dalam menarik minat investor.
“Jika publikasi tentang kopi Lintong ini ditingkatkan, kami yakin akan lebih banyak investor datang ke Humbahas,” kata Centiara.
(Sumber : antarasumut.com)

Musim Hujan, Petani Hortikultura Diminta Waspada

MEDAN - Dinas Pertanian Sumatera Utara (Sumut) mengimbau petani agar waspada pada musim penghujan yang terjadi saat ini.
"Karena segala jenis tanaman hortikultura sangat rentan di iklim basah. Sehingga, jika tidak diantisipasi dapat menyebabkan penurunan produksi dan produktivitas," kata Kepala Sub Bagian Program Dinas Pertanian Sumut, Lusiantini, Kamis (4/9) di Medan.
Dijelaskan Lusiantini, pada iklim basah, serangan virus dan hama penyakit sangat mudah bermunculan. Karena, hujan yang terjadi secara terus-menerus membuat tanah menjadi gembur, sehingga jamur pada tanaman hortikultura dapat dengan mudah tumbuh. "Petani harus dapat mengenali serangan yang terjadi pada tanaman untuk selanjutnya dapat diatasi," jelasnya.
Dikatakan Lusiantini, produksi dan produktivitas tanamanlah yang akan terkena dampaknya. Otomatis hal itu dapat berpengaruh pada gejolak harga, sesuai dengan hukum pasar yang minim persediaan.
Seperti halnya cabai merah yang harganya telah naik menjadi Rp 20.000 dan tomat Rp 6.000 sampai Rp 8.000 per kg. "Memang naik nya tidak begitu drastis, tetapi ini kan dikarenakan menurunnya tingkat pasokan," terangnya.
Dalam mengatasinya, menurut Lusiantini, Dinas Pertanian telah memfasilitasi petani dengan Sekolah Lapang Iklim (SLI) dan Sekolah Lapang Hama Terpadu (SLHT). Supaya, perubahan iklim seperti yang sekarang ini dapat dikenali dan petani dapat memahami bagaimana melakukan pola tanam yang benar, termasuk penanganan hama.
"Jadi, petani sudah tahu kapan harus menanam dan diumur berapa jenis perlakuan tepat yang harus diberikan pada tanaman," sebutnya.
Begitupun, kata dia, dengan iklim basah yang terjadi sekarang, petani tak perlu merasa takut atau khawatir karena hal ini selalu terjadi setiap tahun.
"September hingga Desember kan memang iklim basah. Jadi petani tak usah terlalu khawatir. Yang terpenting bagaimana dapat mengatasi serangan hama penyakit," pungkasnya. #
(Sumber : Harian MedanBisnis)

Pemerintah Berperan Tingkatkan Kesejahteraan Petani

MEDAN - Sekretaris Serikat Petani Indonesia Sumatera Utara (SPI Sumut) Zean Ari mengatakan, dalam meningkatkan kesejahteraan Petani, negara harus berperan besar di dalam sektor pertanian.
"Tingkat kesejahteraan petani memang menjadi persoalan. Bahkan, dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, jumlah keluarga petani semakin menyusut," ungkapnya Jumat (5/9) di Medan. Seperti yang diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pusat, nilai tukar petani (NTP) pangan per Agustus di Indonesia, secara dramatis terlempar ke posisi 97,8. Itu merupakan level NTP petani pangan terendah dalam 4 tahun terakhir, sejak Agustus 2010. NTP itu diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP di bawah 100 menunjukkan indeks harga yang diterima lebih rendah dari indeks yang dibayar, sehingga dengan sendirinya NTP itu menjadi indikator daya beli dan kesejahteraan petani. Zein melanjutkan, hal tersebut dikarenakan kesempatan petani untuk mengakses lahan lambat laun semakin jauh. Belum lagi besarnya komoditas impor yang masuk ke tanah air, sehingga menciptakan persaingan yang berujung kepada kerugian petani. "Petani semakin banyak yang kehilangan lahan, yang berakibat semakin banyaknya jumlah buruh tani. Hasil pertanian juga tenggelam karena kebijakan impor. Inilah yang menyebabkan tingkat kesejahteraan petani semakin menurun," jelasnya. Zean juga menyebutkan, saat ini pemerintah lebih mendorong pembangunan pertanian dalam skala besar (industri) ketimbang pertanian rakyat. Kebijakan itu juga lah yang menurutnya membuat petani semakin tergerus. "Untuk itu ada 3 poin yang harus dijamin pemerintah agar kesejahteraan petani dapat meningkat, yaitu land reform dengan memberikan akses tanah pada petani sesuai Undang Undang Pokok Agraria no 5 tahun 1960, stabilitas harga, sera jaminan proses bertani seperti persediaan pupuk dan sebagainya," tegasnya. Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Sumut M Roem menjelaskan dalam mendorong tingkat kesejahteraan petani adalah dengan cara mendorong tingkat produksi dan produktivitas tanaman petani. Menurutnya, hal itu dapat terjadi dengan cara meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) petani, sarana produksi, dan juga infrastruktur. Agar, segala hal yang dapat menunjang keberhasilan produksi dan produktivitas hasil pertanian dapat dijamin berlangsung. "Disinilah peran pemerintah untuk mendorong dan mengawalnya sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya," ungkapnya. Roem juga mengatakan di lapangan pemerintah juga harus menjamin dengan kebijakan subsidi bagi petani, seperti pupuk dan benih, dengan tak ketinggalan menjaga kestabilan harga hasil pertanian. # (Sumber : Harian MedanBisnis)